Harian Kontan     22 Feb 2018

Pajak Integrasikan Data dengan BUMN

JAKARTA. Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan (Kemkeu) mengintegrasikan data perpajakan dengan data milik Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Integrasi ini bertujuan mempercepat pembayaran pajak, sekaligus meminimalisir kesalahan.

Integrasi pertama berlangsung antara Ditjen Pajak dengan PT Pertamina. Ini diresmikan dengan penandatanganan kerjasama antara Direktur Jenderal Pajak dan Direktur Utama PT Pertamina yang disaksikan Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Menteri BUMN Rini Soemarno, Rabu (21/2).

Integrasi ini meliputi data pembelian dan penjualan, pembayaran gaji, dan transaksi dengan pihak ketiga lainnya serta otomasi pelaksanaan kewajiban perpajakan melalui fasilitas elektronik seperti e-faktur (faktur pajak), e-bupotput (bukti potong/pungut), e-billing (pembayaran), dan efiling (pelaporan SPT).

"Data realtime akan langsung bisa di-share antara Pertamina ke Ditjen Pajak sehingga kemungkinan terjadinya dispute, dan pada akhirnya pembahasan mengenai kurang bayar, menjadi lebih kecil terjadi," kata Sri Mulyani seusai acara peresmian kerjasama kemarin.

Menteri BUMN Rini Soemarno mengatakan, kerjasama ini juga untuk menjaga keuntungan BUMN agar tidak tergerus karena kesalahan tertentu, sehingga bisa bayar dividen ke pemerintah. Ini adalah komitmen BUMN untuk menjalankan good governance dan transparan secara menyeluruh. "Kami berkomitmen Pertamina yang pertama. Saya targetkan harus 30 atau merepresentasikan seluruh BUMN," jelas Rini.

Dirjen Pajak Robert Pakpahan menerangkan, integrasi pajak dengan 30 BUMN akan dilakukan satu per satu. "Sebagai awal kerjasama kami dan BUMN, ada delapan BUMN yang akan kerjasama, yakni Pertamina, PLN (PT Perusahaan Listrik Negara), Telkom, PGN (PT Perusahaan Gas Negara), dan empat bank Himbara, yakni Mandiri, BTN, BNI, BRI," terang Robert.

Lalu, Ditjen Pajak juga akan mengembangkan kerjasama serupa dengan pihak swasta. Itu antara lain dengan PT Astra International Tbk, PT Astra Honda Motor, dan Telkomsel. "Dengan begini cost compliance lebih rendah. E-audit juga bisa dimungkinkan setelah kerjasama ini. Ini juga mendukung kemudahan berbisnis," tandas Robert.

Berita Pajak

Peraturan Pajak

NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA ...
Read More
PERLAKUAN PERPAJAKAN ATAS IMBALAN YANG DITERIMA OLEH PEMBELI SEHUBUNGAN DENGAN KONDISI TERTENTU DALAM ...
Read More
NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA ...
Read More
PENGADAAN AGEN PENGADAAN UNTUK PEMBARUAN SISTEM ADMINISTRASI PERPAJAKAN SERTA STANDAR DOKUMEN PENGADAAN DAN STANDAR ...
Read More
PEMBERIAN FASILITAS PENGURANGAN PAJAK PENGHASILAN BADAN
Read More

Kurs KMK

Mata Uang Nilai (Rp.)
EUR 16334.46
USD 14396
GBP 18401.93
AUD 10522.46
SGD 10493.19
* Rupiah

Berlaku : 5 Dec 2018 - 11 Dec 2018