Harian Kompas     23 Feb 2018

Petani Usul Pajak Ekspor Dikembalikan ke Kebun

JAKARTA, KOMPAS — Kalangan petani kakao mengusulkan pajak atas ekspor kakao dimanfaatkan untuk membangun sektor budidaya. Rendahnya produktivitas membuat petani tidak mendapatkan keuntungan optimal sehingga memilih beralih komoditas. Produksi pun cenderung turun.

Ketua Asosiasi Petani Kakao Indonesia Arief Zamroni saat dihubungi di Blitar, Jawa Timur, Kamis (22/2), menyatakan, selain faktor iklim, produksi kakao turun karena faktor budidaya, antara lain tanaman telah melewati usia produktif, tidak dirawat dan dipupuk. Selain itu, usia petani umumnya tua.

Rantai perdagangan juga menekan petani. Menurut Arief, petani yang punya akses ke industri atau eksportir seperti di Madiun, Blitar, dan Mojokerto bisa menjual kakao dengan harga Rp 22.000 per kilogram (asalan). Sementara petani di wilayah lain hanya menerima Rp 17.000 per kilogram karena rantai distribusi lebih panjang.

Produktivitas kebun rakyat umumnya juga rendah, yakni 300 kg-700 kg per hektar per tahun. Padahal, potensinya bisa mencapai 1 ton per hektar per tahun. ”Jika bisa menghasilkan 1 ton, harga jual Rp 11.000 per kilogram semestinya cukup, tetapi produktivitas kebun milik mayoritas petani 500 kilogram atau bahkan kurang,” ujarnya.

Rendahnya produktivitas membuat penghasilan petani tidak optimal. Dampaknya, kebun tak terawat karena petani tak punya cukup modal. Hal itu terjadi sejalan dengan produksi kakao nasional yang terus turun beberapa tahun terakhir. Menurut data Asosiasi Industri Kakao Indonesia (AIKI), produksi kakao Indonesia turun dari 520.000 ton tahun 2007 menjadi 340.000 ton pada 2016.

Ditambahkan Arief, seperti dilakukan pada komoditas kelapa sawit, petani berharap pajak ekspor kakao bisa dimanfaatkan untuk mengembangkan sektor hulu, khususnya untuk peremajaan tanaman, pembangunan sarana-prasarana, serta penelitian dan pengembangan. Sebab, baik pemerintah maupun petani tidak punya cukup dana untuk perbaikan pola budidaya.

”Pajak ekspor bisa dikonversi menjadi penerimaan negara bukan pajak (PNBP) sehingga dana terkumpul bisa dimanfaatkan petani untuk memacu produktivitas. Jika tidak ada upaya ekstra, posisi Indonesia sebagai produsen kakao utama dunia bakal makin tergerus,” ujarnya.

Direktur Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian Bambang menyatakan, pihaknya telah menyampaikan usulan pembentukan badan pengelola dana perkebunan (BPDP) komoditas kopi, kakao, karet, kelapa, tebu, dan lada. Model yang diterapkan pada komoditas sawit itu dinilai terbukti efektif.

Menurut Bambang, pembentukan BPDP merupakan amanat Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan. BPDP dianggap penting di tengah keterbatasan anggaran pemerintah. Dana terkumpul, sesuai peraturan itu, dapat dipakai untuk pengembangan sumber daya manusia, penelitian dan pengembangan, peremajaan, sarana-prasarana, dan promosi.

Direktur Eksekutif AIKI Sindra Wijaya menyatakan, para pelaku industri kakao nasional semakin bergantung pada kakao impor seiring susutnya produksi dalam negeri. Padahal, kapasitas terpasang terus bertambah dari 345.000 ton tahun 2007 menjadi 800.000 ton pada 2016.

Kondisi itu membuat impor biji kakao terus meningkat dari tahun ke tahun. Menurut Sindra, impor kakao awalnya hanya 20.000 ton-30.000 ton, umumnya sebagai bahan baku pencampur. Namun, volume impor meningkat beberapa kali lipat karena tak semua bahan baku terpenuhi kakao dalam negeri.

Data produksi kakao beragam. Menurut AIKI, produksi kakao Indonesia pada 2016 sejumlah 340.072 ton, sementara menurut Kementerian Pertanian 656.000 ton.

Berita Pajak

Peraturan Pajak

NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA ...
Read More
PERLAKUAN PERPAJAKAN ATAS IMBALAN YANG DITERIMA OLEH PEMBELI SEHUBUNGAN DENGAN KONDISI TERTENTU DALAM ...
Read More
NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA ...
Read More
PENGADAAN AGEN PENGADAAN UNTUK PEMBARUAN SISTEM ADMINISTRASI PERPAJAKAN SERTA STANDAR DOKUMEN PENGADAAN DAN STANDAR ...
Read More
PEMBERIAN FASILITAS PENGURANGAN PAJAK PENGHASILAN BADAN
Read More

Kurs KMK

Mata Uang Nilai (Rp.)
EUR 16334.46
USD 14396
GBP 18401.93
AUD 10522.46
SGD 10493.19
* Rupiah

Berlaku : 5 Dec 2018 - 11 Dec 2018