rmol.co     7 Aug 2018

DPD Kecewa Freeport Belum Selesaikan Sengketa Pajak Air

RMOL. DPD RI kecewa PT Freeport Indonesia (FI) masih belum sepakati besaran pembayaran pajak air permukaan dengan Majelis Rakyat Papua.

Hal tersebut terungkap dalam rapat mediasi kedua kalinya di Ruang Rapat GBHB Komplek Parlemen Senayan Jakarta, Senin (6/8).

Rapat DPD RI ,Majelis Rakyat Papua dan FI menindaklanjuti perihal Kesepakatan Pembayaran Pajak Air Permukaan pada Rabu, (1/8) lalu senilai Rp1,8 triliun  tidak menemui kata sepakat. 

Direktur FI Clementino Lamury menyempaikan bahwa manajemen dan Direksi FI tetap berpegang pada putusan MA yaitu membayar denda pajak senilai Rp800 miliar terhitung dari tahun 2011-2015, dan Rp160 miliar per setiap tahun berikutnya.

Wakil Ketua DPD RI Nono Sampono menyampaikan kekecewaanya mendengar penjelasan dari FI. Sebelumnya sudah disepakati dari pewakilan MRP dan FI bahwa besaran denda pajak senilai Rp1.8 triliun.

"Saya kecewa dengan keputusan dari Freeport, keputusan rakyat Papua dan kami DPD RI final dan tidak bergeser dari angka Rp1,8 triliun sesuai kesepakatan sebelumnya. Masih ada ruang waktu tapi harusnya final disini. Jangan kita berada di persimpangan lagi sehingga kesepakatan tidak tercapa. Kita masih berada diposisi dan kesepakatan sebelumnya dan itu tidak seharusnya berubah," jelas Nono.

Ketua Majelis Rakyat Papua Timotius Murib menegaskan 51 Anggota MRP ini tetap berpegang kepada keputusan pengadilan pajak senilai Rp1.8 triliun dan sudah tidak bisa ditawar lagi.

"Kami bertahan pada nilai 1,8 triliun sesuai pengadilan pajak, bukan putusan lain-lain, jangan berpegang pada putusan MA, pengadilan pajak lah yang lebih tahu permasalan dan hitungan tersebut, kami tidak bisa menerima uang damai dan lainnya. Sikap kami jelas dan tidak ada sikap mundur," ungkap Timotius.

Senada dengan hal itu, Anggota DPD RI asal Papua Edison Lambe menyatakan FI jangan bermain-main dan harus menghormati keputusan pengadilan pajak 

"Pengadilan pajak yang jelas fokus di bidang itu serta mengerti kajian-kajian yang ada sehingga diputuskanlah sejumlah itu. Saya mengkritisi putusan MA yang menyetujui PK mereka dan tidak mengambil keputusan yang berkeadilan dan berkeTuhanan," tukasnya.

Clementino pada kesempatan tersebut berjanji akan membawa hasil dari mediasi yang kedua ini kepada jajaran menejemen dan direksi FI agar segera dapat mengambil keputusan yang saling menguntungkan.

DPD RI memberikan tenggat waktu kepada FI untuk mengadakan pertemuan berikutnya pada hari Jumat (10/8) menindaklanjuti hasil pertemuan ini.

"Saya akan bawa seluruh hasil rapat ini kepada jajaran manajemen dan untuk saat ini belum bisa diambil keputusan, dan masih berpegang pada nilai yang ditetapkan oleh Mahkamah Agung," tuturnya. 

Berita Pajak

Peraturan Pajak

NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA ...
Read More
NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA ...
Read More
PERLAKUAN PERPAJAKAN DAN/ATAU PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK DI BIDANG USAHA PERTAMBANGAN MINERAL
Read More
NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA ...
Read More
NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA ...
Read More

Kurs KMK

Mata Uang Nilai (Rp.)
EUR 16661.17
USD 14478
GBP 18575.08
AUD 10657.97
SGD 10577.48
* Rupiah

Berlaku : 15 Aug 2018 - 21 Aug 2018