Harian Kontan     20 May 2019

Lampu Kuning Penerimaan Negara

Ekonomi melemah, nyaris semua jenis penerimaan pajak melambat dibanding era sebelumnya
 
JAKARTA. Pendapatan negara dalam tren melemah dan masuk area lampu kuning. Kinerja perpajakan dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) jauh dari harapan.

Kementerian Keuangan (Kemkeu) melaporkan, realisasi pendapatan negara hingga 30 April 2019 mencapai Rp 530,7 triliun, naik tipis 0,49% secara year on year (yoy). Pendapatan negara melambat akibat penerimaan pajak hanya naik 1,02% dari tahun lalu.

Padahal kontribusi pajak lebih dari 70% terhadap seluruh pendapatan negara. Selain itu, setoran PNBP yang turun 14,86% dibanding setahun sebelumnya kian menggores kantong pendapatan negara.

Menteri Keuangan Sri Mulyani menyatakan, ada sejumlah penyebab penerimaan pajak melambat. Misalnya, efek beleid percepatan restitusi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang berlaku tahun ini. Pembayaran restitusi empat bulan pertama tahun ini mencapai Rp 63 triliun. Efeknya, realisasi pajak pertambahan nilai (PPN) dan pajak penjualan barang mewah (PPnBM) hanya Rp 129,9 triliun, turun 4,35%.

Dia menambahkan, secara umum, penerimaan pajak melambat. Sebagai contoh, penerimaan PPh Pasal 21 atau pajak penghasilan karyawan memang masih naik 12,1%. Tapi, kenaikannya lebih rendah dari sebelumnya yang sebesar 14,8%. "Sementara PPh 22 bagi importir turun drastis karena pemerintah ingin mengendalikan impor," kata dia, akhir pekan lalu.

Setoran PPh orang pribadi non-pekerja cuma tumbuh 14,4%, lebih lambat dibanding periode sebelumnya yang naik 19,8%. Begitu pula setoran PPh perusahaan, tahun ini naik 4,9%, sementara tahun lalu naik 23,6%. "Laba emiten hanya tumbuh 7,12% tahun lalu. Sebelumnya naik 22,7%. Korporasi tak menikmati laba seperti sebelumnya," katanya. Alhasi, pajak dividen juga turun.

Dia menambahkan, perlambatan pertumbuhan pajak ini tak lepas dari kelesuan ekonomi global. Indikatornya, nilai ekspor sebesar 2,08%, dan nilai impor turun 7,75%. "Permintaan dari pasar penting Indonesia melemah, harga komoditas juga masih rendah," tandas Sri Mulyani.

Melihat tren penerimaan pajak ini, Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysys (Cita) Yustinus Prastowo memproyeksikan, penerimaan pajak hingga akhir tahun ini sekitar Rp 1.403,5 triliun, atau 88,9% dari target APBN. "Defisit anggaran akan melebar," ujar Yustinus.

Ini jelas tantangan besar bagai pemerintah dan aparat pajak. Apalagi dalam situasi seperti saat ini ada ajakan boikot membayar pajak.

Berita Pajak

Peraturan Pajak

KEBIJAKAN PERPAJAKAN SEHUBUNGAN DENGAN GANGGUAN PADA SISTEM MODUL PENERIMAAN NEGARA GENERASI KETIGA PADA ...
Read More
NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA ...
Read More
PEMBERIAN PENGURANGAN PENGHASILAN BRUTO ATAS PENYELENGGARAAN KEGIATAN PRAKTIK KERJA, PEMAGANGAN, DAN/ATAU PEMBELAJARAN DALAM ...
Read More
NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA ...
Read More
KEBIJAKAN PERPAJAKAN SEHUBUNGAN DENGAN GANGGUAN KEAMANAN DI WILAYAH PROVINSI PAPUA DAN PAPUA BARAT
Read More

Kurs KMK

Mata Uang Nilai (Rp.)
EUR 15608.44
USD 14164
GBP 17341.84
AUD 9652.48
SGD 10232.33
* Rupiah

Berlaku : 11 Sep 2019 - 17 Sep 2019